Palu – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng), Rakhmat Renaldy, terus berkomitmen untuk terus mendorong perlindungan hukum bagi dunia usaha menuju ekonomi global berkelanjutan.
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah Tahun 2025, yang digelar di Hotel Rama, Kota Palu, Selasa, (6/5/2025).
Dengan mengusung tema “Potensi Ekonomi Sulawesi Tengah Nambaso, Berani Menuju Ekonomi Global Berkelanjutan”, kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya perwakilan Gubernur Sulawesi Tengah, Wakil Wali Kota Palu Imelda Muhidin, anggota DPRD Sulteng, Henri Kusumu Muhidin, unsur perangkat daerah, serta segenap pengurus APINDO baik dari pusat maupun wilayah.
Rakhmat Renaldy menyampaikan pentingnya perlindungan hukum sebagai fondasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berdaya saing.
“Keberadaan badan usaha yang sah dan terdaftar secara hukum menjadi langkah awal dalam membangun kredibilitas dunia usaha. Di sinilah Kemenkum hadir, memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui layanan administrasi hukum umum seperti pengesahan badan hukum, sekaligus perlindungan kekayaan intelektual bagi para pelaku usaha,” tegas Rakhmat Renaldy.
Ia juga mengajak para pengusaha yang tergabung dalam APINDO untuk aktif memanfaatkan layanan yang tersedia di Kanwil Kemenkum Sulteng, khususnya dalam hal pencatatan merek, hak cipta, paten, dan desain industri.
“Jangan biarkan inovasi dan karya kita menjadi milik orang lain karena belum didaftarkan secara resmi. Kami siap mendampingi pengusaha Sulteng agar mampu bersaing, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga global,” lanjutnya.
APINDO sendiri merupakan representasi resmi dunia usaha di Indonesia, yang berdiri pada 31 Januari 1952. Organisasi ini dipimpin oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di Jakarta, dengan jaringan kepengurusan di 34 provinsi dan lebih dari 350 kota/kabupaten.
Awalnya fokus pada isu hubungan industrial dan ketenagakerjaan, kini APINDO berperan lebih luas dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, pengembangan sumber daya manusia, hingga kerja sama internasional melalui unit bisnis seperti International Strategic Partnership Center (ISPC) dan APINDO Training Center (ATC).
APINDO juga aktif dalam advokasi global dengan menjadi bagian dari organisasi internasional seperti International Organization of Employers (IOE), ASEAN Confederation of Employers (ACE), dan Confederation of Asia-Pacific Employers (CAPE). Di tingkat nasional, APINDO memiliki keterwakilan dalam berbagai lembaga tripartit seperti Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Musprov APINDO IV Sulteng tahun ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, termasuk Kemenkum, demi mewujudkan ekosistem usaha yang kokoh, legal, dan berkelanjutan.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
