Palu, 13 Oktober 2025 – Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah, bertempat di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, selaku Pusat Jaringan JDIH di wilayah Sulawesi Tengah.
Kehadiran tim Kanwil diterima langsung oleh Nurul Qomariah, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya Biro Hukum Setda Provinsi Sulteng.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal strategis terkait pembinaan dan penguatan anggota JDIH di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang berada di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun JDIH yang berkedudukan di Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Salah satu fokus pembahasan utama adalah mengenai pengisian laporan JDIH melalui aplikasi e-Report, yang kini memiliki penambahan beberapa indikator baru yang harus dipenuhi oleh masing-masing pengelola JDIH di wilayah.
Untuk mendukung hal tersebut, Tim Kanwil Kemenkum Sulteng mengusulkan pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi seluruh anggota JDIH di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan agar seluruh pengelola JDIH memahami secara menyeluruh mekanisme pelaporan dan pemenuhan data dukung indikator e-Report.
Usulan tersebut disambut dengan baik oleh pihak Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan pembinaan rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan bulan November 2025, mengingat batas waktu pengisian e-Report yang jatuh pada bulan Desember. Dengan demikian, sebelum pelaporan dilaksanakan, para pengelola JDIH di daerah telah memperoleh tambahan informasi dan pendampingan teknis terkait pemenuhan indikator tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menerangkan terkait sinergi yang terjalin baik antara Kanwil Kemenkum Sulteng dan Biro Hukum Provinsi sebagai pusat jaringan di wilayah.
“JDIH merupakan wadah penting dalam menyediakan akses informasi hukum bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi dan pembinaan berkelanjutan perlu dilakukan agar sistem dan datanya selalu mutakhir, terintegrasi, dan sesuai standar nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menerangkan pentingnya peran aktif seluruh anggota jaringan dalam menjaga kualitas pengelolaan dokumentasi hukum di masing-masing instansi.
“Kami berharap kegiatan pembinaan mendatang dapat memperkuat kapasitas pengelola JDIH di seluruh kabupaten/kota. Dengan dukungan penuh dari Biro Hukum, kami optimis jaringan JDIH di Sulteng dapat menjadi contoh dalam pengelolaan dokumentasi hukum yang profesional dan informatif,” tambahnya.
Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam pengembangan sistem JDIH yang transparan, akurat, dan mudah diakses publik, guna mendukung misi pemerintah mewujudkan keterbukaan informasi hukum di seluruh wilayah Indonesia.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
