Palu, 28 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan secara serentak oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum, Selasa (28/10).
Kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai Kanwil Kemenkum Sulteng dari bidang yang bersangkutan, dan berlangsung di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulteng.
Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan efisien, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengidentifikasi kendala teknis yang dihadapi oleh satuan kerja di daerah.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait penyelesaian paket e-Purchasing dan penginputan realisasi kontrak pengadaan barang/jasa.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya Kementerian Hukum untuk memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
“Monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa bukan hanya proses administratif, tetapi langkah strategis untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi organisasi serta masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rakhmat Renaldy menerangkan bahwa pengelolaan pengadaan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, integritas, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Kami mendorong seluruh PPK dan pelaksana pengadaan di wilayah untuk mengikuti bimbingan teknis yang akan dilaksanakan oleh Biro BMN. Pendampingan ini penting agar proses e-Purchasing dan pelaporan kontrak berjalan lancar serta bebas dari kesalahan administrasi,” tambahnya.
Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk Kanwil Kemenkum Sulteng, dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, memperkuat sistem pelaporan berbasis elektronik, serta menjaga prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
