Palu, 13 April 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi langsung terkait permintaan narasumber dalam rangka Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan, yang bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako, Senin (13/4).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan program penguatan kapasitas analis kebijakan yang akan melibatkan peserta dari Kanwil Kemenkum Sulteng serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Pelaksanaan kegiatan direncanakan secara hybrid guna menjangkau partisipasi yang lebih luas.
Dalam pertemuan tersebut, tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP Universitas Tadulako, Dr. Mohammad Irfan, M.Si, guna memperoleh rekomendasi narasumber yang memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidang penelitian kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas materi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas.
Selain itu, tim juga memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kompetensi analis kebijakan, sekaligus menjajaki potensi kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas analis kebijakan yang ada di Sulawesi Tengah.
Dalam diskusi tersebut, turut teridentifikasi keberadaan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) sebagai salah satu wadah yang aktif menghimpun analis kebijakan. Keberadaan komunitas ini diharapkan dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pengembangan kapasitas analis kebijakan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Tadulako atas kontribusinya dalam berbagai kegiatan analisis dan evaluasi kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) yang berhasil meraih predikat unggul.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulteng, Sopian, menyampaikan bahwa sinergi dengan perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah dan akademisi dalam mendukung penguatan kapasitas analis kebijakan, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSulteng
#LayananHukumMakinMudah
