Palu, 23 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah mengikuti Rapat Persiapan Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting atas undangan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan ini digelar secara hybrid dan diikuti seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia sebagai bentuk koordinasi dan pemantapan teknis menjelang peresmian nasional.
Rapat memuat dua agenda utama, yakni arahan dari Staf Khusus Menteri Hukum dan Kepala BPHN serta pelatihan teknis terkait pembinaan dan pelaporan layanan Posbankum. Dalam arahannya, ditegaskan pentingnya optimalisasi peran Posbankum sebagai garda terdepan pelayanan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan, sekaligus penekanan pada tertib administrasi dan pelaporan sebagai indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah bersama Tim Pembinaan Hukum. Dalam sesi teknis, peserta dibagi ke dalam beberapa breakout room untuk pendalaman materi. Kanwil Sulawesi Tengah tergabung dalam Breakout Room 4 yang dipimpin oleh Bapak Audy Murfi MZ selaku Penyuluh Hukum Ahli Utama. Diskusi difokuskan pada strategi peningkatan pelaporan layanan Posbankum melalui aplikasi resmi pada tautan https://app.posbankum.bphn.go.id/.
Sebagai dukungan teknis, BPHN menyediakan video tutorial penginputan layanan Posbankum guna memudahkan operator dalam melakukan pelaporan secara tepat dan akurat. Dalam koordinasi wilayah, Kanwil Sulawesi Tengah berada dalam lingkup Pembina Wilayah Regional IV dengan pendampingan oleh Tashaekti Fadhila. Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi pembinaan yang kuat serta peningkatan kepatuhan dan konsistensi pelaporan layanan Posbankum sebagai bagian dari penguatan akses keadilan bagi masyarakat.
Rapat persiapan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesiapan teknis dan koordinatif menjelang peresmian Posbankum Desa/Kelurahan oleh Presiden RI. Optimalisasi pelaporan melalui aplikasi resmi serta pemanfaatan panduan teknis menjadi kunci dalam mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas layanan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa peresmian Posbankum oleh Presiden RI merupakan momentum penting dalam memperluas akses bantuan hukum di tingkat desa.
“Posbankum Desa/Kelurahan menjadi simbol komitmen negara dalam menghadirkan keadilan hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya disiplin pelaporan sebagai bagian dari profesionalitas layanan.
“Kualitas layanan harus sejalan dengan tertib administrasi dan pelaporan yang konsisten, karena dari sanalah kita mengukur keberhasilan program ini,” tambahnya.
Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh Posbankum di wilayah Sulawesi Tengah siap secara teknis dan administratif dalam menyambut peresmian nasional. Dengan penguatan pembinaan dan pelaporan yang optimal, akses keadilan bagi masyarakat desa dan kelurahan diharapkan semakin luas, merata, dan berkelanjutan.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
