Jakarta — Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum, Andry Indrady, memberikan penguatan strategis terkait perumusan kebijakan pada hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025, yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam pemaparannya, Indrady menekankan bahwa pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum harus memahami ekosistem kebijakan yang mencakup aspek politik dan administrasi pemerintahan. Pimpinan memiliki peran penting sebagai jembatan antara kepentingan politik dan pelaksanaan administrasi negara.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus disusun dengan memperhatikan prinsip kewenangan, keterbukaan informasi, integritas, serta keterlibatan publik, tanpa mengabaikan tujuan akhir berupa outcome dan rasa keadilan yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan komitmen jajarannya untuk menerapkan prinsip kebijakan yang berkeadilan di daerah.
“Arahan BSK menjadi pengingat bagi kami di wilayah bahwa setiap kebijakan dan program harus berpihak pada kepentingan masyarakat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sulteng siap menjadi penghubung strategis antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah, agar pelayanan hukum benar-benar memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat Sulawesi Tengah
HUMAS KEMENKUM SULTENG
