Palu, 18 Februari 2026 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah melalui Bidang Kekayaan Intelektual menerima kunjungan mahasiswa Universitas Tadulako dalam rangka penelitian penulisan hukum yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rabu (18/2). Penelitian tersebut mengangkat topik pengelolaan royalti lagu dan/atau musik sebagai bagian dari kajian akademik terkait perlindungan hak cipta di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa melakukan wawancara dan diskusi mendalam terkait tugas, fungsi, serta kewenangan Kementerian Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pada bidang hak cipta lagu dan/atau musik. Pertanyaan penelitian juga menyoroti mekanisme pengelolaan royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), termasuk keberadaan LMK di Kota Palu serta prosedur pendaftaran keanggotaan bagi para pencipta dan pelaku seni.
Selain itu, pembahasan turut menggali aspek pelaksanaan sosialisasi, tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha kafe terhadap kewajiban pembayaran royalti, hingga mekanisme pembayaran dan pengawasan penggunaan musik pada ruang publik. Diskusi juga mencakup data dan pengalaman Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah dalam praktik penggunaan musik di kafe, bentuk perlindungan hukum bagi pencipta, mekanisme penegakan hukum, penerapan sanksi, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak cipta.
Dari rangkaian wawancara dan diskusi tersebut, tergambar bahwa peran Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Sulawesi Tengah sangat strategis dalam pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik, khususnya pada sektor usaha kafe di Kota Palu. Mekanisme pengelolaan royalti pada prinsipnya dilaksanakan melalui LMK dan terpusat pada LMKN, namun dalam praktiknya masih ditemui tantangan berupa rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan pengawasan, serta hambatan dalam penegakan hukum. Efektivitas sistem perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh sinergi antar pemangku kepentingan, intensitas sosialisasi, serta konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif akademik mahasiswa dalam mengkaji isu kekayaan intelektual yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kegiatan penelitian ini menjadi ruang kolaboratif antara dunia akademik dan pemerintah dalam memperkuat literasi hukum, khususnya terkait hak cipta dan pengelolaan royalti musik,” ujarnya.
Rakhmat Renaldy juga menerangkan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha.
“Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban royalti memerlukan edukasi yang berkelanjutan serta kerja sama seluruh pihak agar perlindungan hak cipta dapat berjalan optimal,” tambahnya.
Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penguatan kebijakan dan praktik perlindungan hak cipta di daerah. Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam rangka mendorong pemahaman hukum yang lebih luas, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
