Palu — Dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan internal pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Morowali menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Pengendalian Kecurangan (Fraud Control).
Sebagai bagian dari proses pembentukan regulasi yang tertib dan sesuai ketentuan hukum, Kanwil Kemenkum Sulteng memfasilitasi harmonisasi terhadap Ranperkada tersebut pada Senin, 7 Juli 2025, di Aula Kebangsaan.
Ranperkada ini merupakan inisiatif strategis untuk membentuk sistem yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menindak potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran daerah. Kegiatan harmonisasi turut dihadiri tim perancang Kanwil bersama perwakilan OPD teknis dan Bagian Hukum Morowali.
Dalam Keterangannya, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa pengendalian kecurangan bukan hanya menjadi isu internal kepegawaian, tetapi menjadi bagian dari reformasi sistem pemerintahan yang berintegritas.
“Fraud control bukan sekadar slogan antikorupsi, tetapi sebuah sistem kerja yang harus diatur dan dipatuhi. Jika tidak ada payung hukum yang jelas, maka upaya pencegahan akan lemah,” jelasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa regulasi seperti ini sangat penting untuk mendukung sistem kerja yang transparan dan bertanggung jawab di setiap lini pemerintahan.
Ia juga menyambut positif keseriusan Pemkab Morowali dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kuat melalui pendekatan regulatif.
“Kami melihat Morowali memiliki komitmen kuat untuk membangun sistem yang antisipatif terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Ranperkada ini harus dirancang secara presisi agar bisa langsung diterapkan dan menguatkan pengawasan internal,” imbuhnya.
Harmonisasi ini diharapkan mampu memperkuat mekanisme pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah sekaligus menjadi fondasi budaya integritas yang konsisten di Morowali.
HUMAS KEMENKUM KANWIL SULTENG
