Palu — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Hal ini terwujud melalui pertemuan antara Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, bersama jajaran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tengah, Senin (10/11/2025), di Palu.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Sulteng, Sumono, dan Kepala Subbagian Hukum, Wawan, sementara dari pihak Kemenkum Sulteng turut hadir Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Fandy Riyanto, serta Analis Hukum Ahli Muda, Indra DS. Gommo.
Dalam kesempatan itu, kedua pihak membahas upaya optimalisasi aktualisasi proyek strategis nasional bertajuk “Reformasi Tata Kelola Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk Mencegah Hilangnya Potensi Pendapatan Negara.”
Proyek reformasi ini melahirkan inovasi unggulan bernama PERMATA (Pendapatan Negara Aman Melalui Tata Kelola Fidusia) — sebuah terobosan Kanwil Kemenkum Sulteng yang dirancang untuk memperkuat sistem pendaftaran fidusia agar lebih efisien, transparan, serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dan pelaku usaha.
Melalui PERMATA, tata kelola fidusia diharapkan dapat terintegrasi lebih baik dengan sistem administrasi keuangan negara, meminimalkan potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran secara elektronik dan akuntabel.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, dalam keterangannya menegaskan bahwa kerja sama antara Kemenkum dan BPK RI merupakan langkah penting untuk memperkuat transparansi publik dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sinergi dengan BPK RI menjadi momentum penting dalam memastikan tata kelola fidusia tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi penerimaan negara dan perlindungan masyarakat,” ujar Rakhmat Renaldy.
Ia menambahkan bahwa reformasi sistem fidusia merupakan bagian dari komitmen Kemenkum dalam melaksanakan prinsip good governance di sektor pelayanan hukum.
“Melalui PERMATA, kami ingin memastikan setiap proses pendaftaran jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan finansial. Ini adalah wujud konkret dari reformasi birokrasi yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Sulteng, Sumono, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah inovatif Kanwil Kemenkum Sulteng dalam memperkuat tata kelola fidusia. Ia menilai program PERMATA memiliki potensi besar dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan pendapatan negara, khususnya di bidang hukum administrasi.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat koordinasi antara Kemenkum dan BPK RI di tingkat daerah. Kedua institusi sepakat untuk melanjutkan kolaborasi strategis, termasuk penyusunan mekanisme pengawasan bersama serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data fidusia yang terintegrasi dan akuntabel.
Langkah sinergis ini sekaligus mempertegas komitmen Kemenkum Sulteng untuk menjadikan hukum sebagai fondasi penguatan sistem ekonomi nasional yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
HUMAS KEMENKUM SULTENG
